Uang konsumen Meikarta dikembalikan menjadi bahasan dalam rapat DPR dengan Komisaris Lippo selaku penanggung jawab proyek yang mangkrak tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung panas tersebut, DPR RI meminta uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen dapat dikembalikan.
Dalam sengkarut Meikarta, DPR meminta uang konsumen Meikarta dikembalikan karena sampai saat ini pembangunan unit masih belum jelas.
Sebanyak 21 anggota DPR RI hari Selasa 14 Februari meninjau langsung mega proyek Meikarta atas keluhan dari konsumen.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rombongan, mengungkapkan bahwa ada sekitar 130 konsumen yang ingin uangnya kembali lantaran pembangunan unit belum selesai.
Sufmi menyampaikan bahwa pihak DPR sudah mendiskusikan keluhan tersebut kepada perwakilan Meikarta.
Hasilnya, konsumen dapat mendapatkan uangnya kembali melalui proses titip jual yang akan dilakukan oleh pihak Meikarta.
“Manajemen (Meikarta) mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali itu dalam proses titip jual melalui manajemen,” ujar Sufmi.
“Dan tadi saya sudah minta sampai kira-kira berapa lama, manajemen menyatakan kalo melihat arus supply dan demand itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan, itu 130an sudah selesai,” sambungnya.
Megaproyek Meikarta sendiri digaungkan sejak beberapa tahun lalu sebagai konsep kota layak huni dengan segala kemudahan akses.
Namun, nyatanya tidak ada tindak lanjut dan menjadi mangkrak yang membuat DPR meminta uang konsumen Meikarta dikembalikan.
Desak Uang Konsumen Meikarta Dikembalikan Segera, Anggota DPR Asal Sumbar Ngamuk
Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade mengamuk hingga gebrak meja mendesak uang konsumen Meikarta dikembalikan.
Dirinya meminta dengan tegas agar manajemen Meikarta segera memberikan apa yang jadi hak konsumen pasca proyek mangkrak.
Awalnya Andre yang merupakan politisi Partai Gerindra tersebut, menanyakan terkait dengan persoalan Meikarta.
Dia menegaskan, tidak ingin terus menerus kasus ini berlarut-larut. Maka DPR turun tangan terlebih ada ada masyarakat yang dirugikan.
“Kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut pak,” ujar Andre tegas.
“Karena mohon maaf pak kalau kita nggak bejet, bapak nggak panggil ke DPR bapak injak itu orang-orang itu pak,” pungkasnya.
