Marketplace guru yang baru-baru ini diembuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim menjadi polemik yang cukup menghebohkan di jagat dunia media sosial.
“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).
Wacana marketplace guru itu kemudian mendapat tanggapan langsung dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
Pemerintah diminta oleh PB PGRI untuk melakukan transformasi tata kelola guru terlebih dahulu.
Hal ini dianggap perlu dilakukan sebelum berbicara tentang kehadiran marketplace guru.
Kehadiran Marketplace Guru Dianggap Jadi Solusi di tengah Banyaknya Kemunculan Guru Honorer
Melansir Republika, struktur dasar untuk menjalankan teknologi dan inovasi juga akan menjadi lebih baik. Tentunya dengan adanya transformasi tata kelola guru yang benar dan baik terlebih dahulu.
Hal tersebut disampaikan oleh Dudung Abdul Qodir, Wasekjen PB PGRI pad Senin, 29 Mei 2023.
“Secara sistem, buat yang kuat. Sumber daya manusia dan struktur juga disiapkan yang kuat, dibungkus oleh teknologi dan inovasi baru akan berjalan sesuai dengan sistem. Tidak lompat-lompat seperti sekarang.”
Menurut Dudung, transformasi tata kelola guru tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara.
Hal itu dapat dimulai dari transformasi penyiapan perguruan tinggi berkelas dunia yang memiliki sarana dan prasarana kampus.
Hal ini demi untuk mendukung kualitas dan budaya para calon guru. Berdasarkan hal itu, nantinya ia berharap perguruan tinggi bisa mendapatkan calon mahasiswa yang unggul dan berkarakter.
Dudung kembali menjelaskan, transformasi juga perlu dilakukan terhadap sejumlah tata kelola yang terkait dengan guru.
Langkah ini dapat dimulai dari hal paling dasar, yakni tentang tata kelola penggajian yang dapat membuat kesejahteraan guru.
Kemudian dilanjutkan dengan seleksi guru, pembinaan pengembangan karier guru, sampai dengan penghargaan dan perlindungan guru itu sendiri.
“Marketplace hanya cara, tapi harus melalui tahapan transformasi tata kelola yang benar, baik, sistematis, akademis, dan dengan ciri khas Indonesia,” ujar Dudung.
Dikatakan Dudung, jika semua hal yang telah ia paparkan sebelumnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu pemerintah langsung membuat marketplace, hal itu justru akan membahayakan para guru.
Menurutnya hal tersebut dikarenakan saat ini masih terdapat banyak guru-guru yang berada di wilayah blank spot. Dan harus menjadi perhatian dan pemikiran semua pihak.
“Harus dikuatkan terlebih dahulu, mulai dari sistem, SDM, kemudian transformasi strukturalnya. Kalau belum, ini akan berbahaya bagi para guru,” tegas Dudung.
Dalam pelaksanaan marketplace guru, semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kualitas para guru dalam mengajar harus terus diperhatikan.
Mengingat hal itu mempunyai peranan penting untuk dipastikan demi kepentingan masa depan, jadi perlu disiapkan dengan baik dan benar.
“Harus sesuai aturan-aturan yang berlaku dan menjaga kualitas para guru dalam mengajar. Apalagi untuk masa depan. Jadi, siapkan saja. Tekniknya mau dengan cara marketplace atau apa, yang penting tata kelola disiapkan dengan baik,” tambahnya.
Lokapasar yang rencananya akan dibuat oleh pemerintah pusat, dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru.
Rencana ini dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini.
Wacana marketplace guru ini rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.
Sebelum guru dapat memasuki lokapasar tersebut, dibutuhkan dua kriteria sebagai syaratnya.
Syaratnya adalah guru harus sudah lolos seleksi calon ASN dan guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan.
Jadi saat guru tersebut sudah terkonfirmasi untuk mengajar sekolah, mereka akan otomatis diangkat menjadi ASN
Apabila rencana tersebut dijalankan, maka akan ada perubahan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.
Lintas kementerian kini tengah mengerjakan upaya yang dimaksud di atas. Saat ini juga sedang dalam proses perancangan dan pengerjaan sistem platform marketplace guru tersebut.
“Tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang,” kata Nadiem.
