Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa proyek pembangunan infrastruktur saat ini yang telah selesai merupakan bagian dari perencanaan proyek di era Presiden SBY,
namun dalam hal ini terkait peresmian dan penyelesaian akhir tersebut telah berlangsung di era Presiden Joko Widodo.
Ketua Partai Demokrat itu mengkritik pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ini bahwa seharusnya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY karena menganggap hal ini tidak adil.
Mengenai kritikan tersebut, proyek apa saja yang saat ini selesai di era Presiden Jokowi saat ini juga merupakan bagian dari perencanaan proyek di era Presiden SBY sebelumnya? Yuk kita cari tahu.
Proyek Pembangunan Tol Trans Sumatera
Dalam perencanaan proyek pembangunan di era presiden SBY, Proyek Tol Sumatera yang telah rampung saat ini menunjukkan fakta bahwa Presiden SBY sebelumnya telah merilis Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dokumen Masterplan tersebut berisi mengenai sejumlah rencana pembangunan proyek pembangunan infrastruktur di RI, termasuk Tol Trans Sumatera dengan perencanaan bahwa Proyek ini dilakukan pada 2012.
Pada waktu itu, Dahlan Iskan yang menjadi menteri BUMN telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.
Mengenai perencanaan proyek di era presiden SBY yaitu Tol Trans Sumatera, pada waktu itu kurang diminati oleh investor karena memiliki potensi keuntungannya kecil dan lama.
Untuk mengatasi hal tersebut, PT Jasa Marga (Persero) juga membuat perusahaan patungan dengan pemerintah daerah di Sumatera untuk membangun tol di kawasan tersebut.
Kemudian terkait rencana tersebut tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Presiden SBY memerintahkan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan dalam proyek Tol Trans Sumatera.
Mengenai Perintah tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Kemudian aturan tersebut telah direvisi melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Dengan peraturan presiden revisi tersebut, pihak PT. Hutama Karya yang awalnya diperintahkan untuk melakukan pendanaan hingga pemeliharaan pada empat ruas jalan tol,
bertambah menjadi 24 ruas bagian dari tol di Sumatera, sehingga pada tanggal 30 april 2015 Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunan Tol Trans Sumatera pertama di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Proyek Pembangunan Tol Cipali
Sejarah mengenai Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada awalnya diusulkan dan dibangun sejak zaman Presiden Soeharto.
Namun, proyek itu tertunda karena masalah pembebasan lahan.
Terkait dalam perencanaan proyek di era presiden SBY, Presiden SBY pada waktu itu telah mencoba melanjutkan proyek tersebut.
Namun mengenai masalah pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama yang perlu dicari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Setelah melalui berbagai upaya terkait perencanaan proyek di era presiden SBY tol cipali ini,
pada 8 desember 2011 telah mengadakan acara peletakan batu pertama atau disebut groundbreaking Tol Cipali akhirnya dilakukan oleh menteri PUPR di era Presidem SBY dan Djoko Kirmanto.
Kemudian proyek itu sempat berjalan tidak lancar karena masalah pembebasan lahan di daerah Subang dan Cirebon.
Oleh karena itu Presiden SBY kembali berupaya keras dalam mengatasi masalah tersebut dan akhirnya tetap bisa dilanjutkan.
Namun pada Akhirnya Tol Cipali akhirnya baru resmi beroperasi pada 13 Juli 2015 di era Presiden Joko Widodo.
Proyek Pelabuhan Patimban
Dalam perencanaan proyek di era presiden SBY, salah satunya yaitu Pelabuhan Patimban.
Akhirnya proyek tersebut telah selesai dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2020.
Sebelumnya, terkait perencanaan proyek di era presiden SBY pada Pelabuhan Patimban pada awalnya telah direncanakan berada di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Namun hal ini dibatalkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla pada waktu itu karena dikhawatirkan akan mengganggu kabel bawah laut milik PT PLN (Persero) serta pipa-pipa minyak dari wilayah kerja migas yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Oleh karena itu Pelabuhan Patimban dipindahkan di Kabupaten Subang. Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban sendiri terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama terdiri dari dua bagian.
Kemudian Pemerintah saat ini di era Presiden Joko Widodo akan melanjutkan pembangunan ke tahap 1-2 pada Oktober 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025.
Proyek dalam target tersebut yaitu agar memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok, yakni 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027 mendatang.
