Kasus Pemotongan BLT BBM pada tahun ini terjadi di beberapa kepala daerah di Indonesia seperti kasus yang telah viral saat ini yaitu Pemotongan BLT BBM oleh istri kepala desa sebesar 20 ribu rupiah setiap penerima BLT BBM.
Kasus selanjutnya dilaporkan adanya pemotongan BLT BBM oleh pemerintah desa dengan alasan untuk biaya sedekah bumi sebesar 100 ribu rupiah untuk perencanaan sedekah bumi tahun depan.
Mengenai hal tersebut bagaimana tanggapan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut? Yuk kita cari tahu!
Menteri Sosial selidiki kasus Pemotongan BLT BBM
Saat ini Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima laporan terkait Pemotongan BLT BBM akibat dari dampak kenaikan harga BBM oleh Kepala Daerah di Indonesia.
Tri Rismaharimi mengatakan bahwa pihak kementrian sosial telah menerima lapofan tersebut dan penerima BLT BBM disampaikan melalui PT Pos Indonesoa dan tidak melalui pejabat daerah bersangkutan.
Hal ini karena Tri Rismaharini juga menerima laporan dari PT Pos Indonesia dengan laporan bukti foto penyerahan bantuan BLT BBM kepada penerima yang sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementriam Sosial RI.
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga mengatakan bahwa apabila ada penerima bantuan disabilitas lansia, maka PT Pos Indonesia akan langsung mengantarkan bantuan tersebut ke yang bersangkutan tanpa harus datang ke kantor pos.
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menegaskan apabila ada bukti foto penyerahan bantuan maka laporan tersebut dapat ditindak lanjut.
Mengenai laporan tersebut Kementrian Sosial berharap akan berupaya untuk mendapatkan bukti dari kasus tersebut agar dapat dilakukan penyelidikan.
Kementrian Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan penegak hukum setiap bulannya untuk mengawasi terkait penyaluran dana BLT BBM serta berharap agar mendapatkan laporan yang berdasarkan fakya terkait kasus tersebut.
Kementrian Sosial mengimbau kepada masyarakat indonesia agar tetap melapor terkait kasus pemotongan BLT BBM
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa masyarakat indonesia dapat membuat laporan terkait kasus pemotongan BLT BBM langsung kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan.
Sebelumnya Kementrian sosial juga memastikan bahwa BLT BBM telah diserahkan langsung ke pihak PT Pos Indonesia kepada penerima bantuan disertai dengan bukti transparan bahwa proses penyaluran dana tersebut tepat sasaran.
Sehingga dapat diyakini bahwa kasus pemotongan dana tersebut terjadi setelah para penerima menerima bantuan tersebut.
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menanggapi bahwa masyarakat indonesia dapat langsung melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum, karena aparat penegak hukum telah siap untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Kementrian Sosial juga bersedia menjadi saksi atas kasus pemotongan dana bantuan yang dirasakan oleh masyarakat indonesia di berbagai wilayah.
Gubernur Jawa Tengah ikut memberi tanggapan terkait kasus Pemotongan BLT BBM
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa marah terkait adanya kasus istri kepala desa di kabupaten blora yang memotong uang BLT BBM dengan alasan sebagai sumbangan desa sehingga kasus tersebut telah ditangani oleh penegak hukum.
Dalam kasus pemotongan BLT BBM tersebut, Ganjar Pranowo memberikan apresiasi terkait tindakan penegak hukum yang langsung melakukan pemeriksaan.
Sehingga bupati blora langsung mengumpulkan kepala daerah lainnya seperti camat, kades dan kepala daerah lainnya.
Gubernur Jawa tengah tersebut sangat menyanyangkan kasus pemotongan dana bantuan pemerintah telah disalahgunkan oleh pejabat daerah.
Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menganggu dalam pelaksanaan dana kompensasi BLT BBM.
Apabila pihak terkait menyalahgunakan Bantian tersebut, maka mereka disebut pengkhianat negara.
Ganjar Pranowo juga menjelaskan bahwa pemberian dana bantuan pemerintah kepada masyarakat indonesia apabila disalahgunakan ini merupakan tindakan tidak terpuji.
Sebagai kepala daerah sehingga perlu diusut tuntas oleh penegak hukum dengan seadil-adilnya.
Ganjar Pranowo juga mengingatkan pejabat daerah agar tidak boleh menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat, apabila terjadi pelanggaran kembali, akan segera diproses melalui tindakan hukum yang berlaku.
Ganjar Pranowo juga berpesan agar selama pembagian kompensasi bantuan pemerintah yaitu BLT BBM perlu dilakukan verifikasi dan validasi data lebih detail.
Karena masih banyak laporan terkait masyarakat indonesia dalam kategori mampu bahkan ada nama kepala daerah yang masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sekaligus verifikasi dan validasi data sehingga didapatkan data terakhir yang disampaikan tersebit dapat digunakan.
Ganjar Pranowo telah meminta agar hasil verifikasi data dapat dikirim oleh kementrian sosial dan dapat dilakukan pengawasan kepada masyarakat di wilayah masing- masing.
Ganjar Pranowo berharap agar kasus tersebut tidak terulang kembali dan pejabat daerah seharusnya menyadari bahwa bantuan dana tersebut hanya untuk masyarakat indonesia bukan untuk pemerintah maupun pejabat daerah.
