Perdana Menteri atau Presiden Malaysia, Ismail Sabri Yakoob, membubarkan parlemen dan akan mempercepat penyelenggaraan pemilihan presiden Malaysia di bulan November mendatang.
Penyelenggaraan pemilihan presiden Malaysia dilakukan sembilan bulan sebelum berakhirnya masa tugas parlemen.
Pada tanggal 9 Oktober 2022, Ismail telah mengamankan persetujuan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, meski langkahnya tersebut dinilai kontroversial oleh pihak kerajaan.
Keputusan penyelenggaraan pemilihan Presiden Malaysia lebih dini oleh perdana menteri Ismail ditengarai berawal dari desakan partai UMNO.
Partai terbesar di ranah pemerintahan tersebut dinilai ingin memisahkan diri dari partai lain dan menjalankan kampanyenya sendiri.
Menurut Ismail dalam pidato di telivisi, mandat pemerintahan akan dikembalikan kepada rakyat.
Pemilu Presiden Malaysia Dipercepat
Pada Senin, 10 Oktober 2022, Perdana Menteri Ismail menyerukan agar pemilu dipercepat atau diselenggarakan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Manuver politik Ismail ditengarai untuk memenangkan mandat yang lebih kuat dan menstabilkan politik Malaysia yang bertahan setelah kasus korupsi miliaran dolar dan krisis wabah COVID-19.
Partai UMNO kemudian segera menyelenggarakan pemilu yang dijadwalkan pada September 2023 mendatang, di tengah hukuman penjara terhadap beberapa pejabat partai atas tuduhan kasus korupsi.
Pihak-pihak yang menekan Ismail untuk mengadakan pemilu lebih awal yaitu mereka yang mendukung mantan Perdana Menteri Najib Razak dan Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan mantan Presiden UMNO.
Politikus oposisi Malaysia mengkhawatirkan pemilu menjadi kendaraan bagi politikus yang mempunyai tren kurang baik seperti Najib Razak, untuk menemukan jalan kembali ke posisi yang berpengaruh.
Oposisi juga khawatir pemilu ini dapat merusak reformasi yang bertujuan memerangi kasus korupsi.
Faktor Penyebab Pemilu Presiden Malaysia Dipercepat
Terlepas dari pemasalahan politik Malaysia, berikut ini merupakan isu-isu kunci yang menjadi penentu partisipasi warga Malaysia dalam pemilu selanjutnya.
Ekonomi & Inflasi
Pertimbangan utama pemilih yaitu kenaikan harga dan prospek ekonomi karena bank sentral serta pemerintah telah memperingatkan warga bahwa akan ada perlambatan pertumbuhan di tahun depan.
Perekonomian diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sekitar 4-5 persen di tahun depan, mengikuti pertumbuhan sebesar 6,5-7 persen yang diharapkan tahun ini.
Harga-harga kebutuhan sehari-hari pun telah melonjak naik, khususnya harga bahan-bahan makanan.
Pemerintah dan presiden Malaysia mengatakan bahwa subsisdi akan dipangkas kembali mulai tahun 2023 karena tekanan fisikal.
Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga lebih lanjut apabila pemerintahan baru akan melanjutkan rencana tersebut.
Menurut pengamat senior dari Institut Urusan Internasional Singapura, Oh Ei Sun, masalah utama dalam pemilu atau pemilihan presiden Malaysia yaitu kesejahteraan sosial ekonomi yang memburuk dengan cepat.
Mayoritas etnis Melayu di negara Malaysia disebut akan mengharapkan partai UMNO sebagai pihak yang bersedia memberikan berbagai bantuan selama masa-masa sulit ini berlangsung.
Sebagai bagian penting dari koalisi Barisan Nasional, UMNO merupakan partas nasionalis Melayu yang memerintah Malaysia sejak kemerdekaan hingga tahun 2018 ketika diruntuhkan karena meluasnya tuduhan korupsi.
Baca Juga : Penyanyi Brisia Jodie Dibully Netizen Saat Upload Foto Tanpa MakeUp
Stabilitas Politik Malaysia
Masyarakat frustasi dengan perebutan kekuasaan dan politik Malaysia yang telah megguncang Malaysia sejak kemenangan pemilu bersejarah oleh oposisi atas UMNO.
Kemenangan aliansi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad merupakan yang pertama oleh oposisi dalam sejarah negara Malaysia.
Sejak peruntuhannya, UMNO Malaysia telah mencoba untuk kembali menjadi penguasa dan menjadi sumber utama kekacauan.
Dengan pertikaian baik dengan mitra aliansinya maupun di dalam jajarannya.
Dalam dua tahun terakhir dan pada saat ekonomi mengalami penurunan karena pandemi COVID-9, Malaysia memiliki tiga perdana menteri.
Saat mengumumkan pembubaran parlemen, Ismail mengatakan bahwa kestabilan politik Malaysia menyebabkan dampak negatif pada perekonomian.
Ismali juga menyatakan kebutuhan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat.
Pengamat senior juga memperkirakan bahwa kestabilan akan merugikan jumlah pemilih,
khususnya di antara mereka yang secara tradisional memilih oposisi karena kekecewaan terhadap politik Malaysia.
Korupsi
Kasus suap merupakan alasan utama kekalahan UMNO Malaysia pada tahun 2018.
Beberapa kritikus mengatakan bahwa kemenangan meyakinkan partai tersebut dalam pemilihan presiden Malaysia atau pemilu yang akan datang dapat memperburuk korupsi dan melihat kembalinya politikus yang pernah korupsi ke tampuk kekuasaan.
Beberapa petinggi partai dibawa ke pengadilan setelah mengalami kekalahan dalam pemilu lalu.
Mereka juga yang memaksa Ismail agar mengadakan pemilihan presiden Malaysia lebih awal.
Bulan lalu, Ismail mengumumkan penyelidikan pelanggaran terhadap seorang mantan jaksa agung yang telah membawa kasus korupsi terhadap pejabat-pejabat UMNO.
Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak bersama dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa pejabat partai lainnya, dituduh beberapa kali melakukan korupsi.
Semua pihak telah membantah melakukan kesalahan. Ahmad Zahid dan Najib menggambarkan tuduhan korupsi terhadap mereka bermotif politik Malaysia.
Pada bulan Agustus 2021 lalu, Najib menjalani hukuman penjara selama 12 tahun setelah vonis korupsi dan pencucian uang terkait kasus skandal keuangan bernilai miliaran dolar di 1MDB. Najib masih harus menjalani empat persidangan lainnya.
Ras dan Agama
Ras dan agama merupakan faktor yang menimbulkan permasalahan yang memecah belah Malaysia, yaitu negara multi-etnis yang penduduknya beragam.
Etnis Melayu yang sebagian besar memeluk agama Islam, dan kelompok pribumi membentuk 70 persen dari populasi negara Malaysia, sedangkan sisanya sebagian besar merupakan etnis yang terdiri dari etnis China dan India.
Etnis Melayu konservatif, yang merupakan mayoritas pemilih, lebih memungkinkan untuk mendukung kembali UMNO Malaysia setelah merasa dikesampingkan oleh pemerintahan Mahathir.
Posisi kabinet tingkat tinggi dalam kabinet Mahathir sebelumnya lebih banyak diisi oleh etnis non-Melayu.
Bagi sebagian besar orang melayu, pihak yang secara tegas bertanggungjawab dan memgambil alih politik Malaysia yaitu UMNO atau partai-partai Melayu lainnya.
Kembalinya Partai UMNO Malaysia
Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki waktu sekitar 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Raja Abdullah mengimbau agar pemilihan umum dilakukan dengan cepat, mengingat musim hujan yang kerap menimbulkan bencana banjir di Malaysia.
Sekutu partai UMNO dalam pemerintahan dan partai-partai oposisi sempat memprotes rencana Ismail karena bahaya banjir pada tahun lalu menelan korban jiwa sebanyak 50 orang.
Namun, UMNO bersikeras pada mendesak pemilihan presiden Malaysia karena ingin memanfaatkan momentum dukungan elektoral dari pemilih yang beretnis Melayu.
Partai nasional Malaysia ini berkuasa selama 60 tahun sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada tahun 1957.
Partai ini pertama kali menjadi oposisi usai kekalahan pada pemilu tahun 2018 yang dibumbui kasus korupsi perdana menteri Najib Razak.
Adapun pemimpin UMNO saat ini yaitu Ahmad Zahid Hamidi yang juga sedang menghadapi sidang kasus dugaan korupsi.
Pemilu Lambungkan Suara Oposisi
Bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, UMNO Malaysia kembali ke kekuasaan pada bulan Maret 2020 silam, menyusul runtuhnya koalisi reformasi bentukan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Namun, pemerintahan Ismail hanya ditopang mayoritas tipis di parlemen. Akibatnya, Yassin harus mengundurkan diri karena pembelotan sejumlah anggota UMNO.
UMNO yakin mampu mengungguli oposisi yang masih terpecah belah.
Pemimpin oposisi yaitu Anwar Ibrahim dan koalisi Pakatan Harapan yang merupakan pemenang pemilu 2018, kehilangan dukungan dari partai-partai kecil yang membelot ke kubu Mahathir.
