Mungkin kita kerap beberapa kali mendengar mengenai kejahatan kerah putih atau white collar crime.
Pengertian ini menjurus kepada perbuatan kriminal yang dilakukan secara tertutup oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi.
Perbuatan ini dilakukan secara cerdik dan rapi dalam sebuah tatanan hirarki kompleks, sehingga sulit sekali mendeteksinya.
Biasanya kejahatan kerah putih banyak dilakukan oleh para petinggi negara atau politikus.
Tindakan seperti ini dapat dilakukan secara kolektif ataupun individual. Namun, agar lebih “aman” biasanya tindakan dilaksanakan bersama-sama dalam satu kelompok.
Baik suatu komunitas dengan jabatan setara hingga melalui atasan kepada para bawahannya.
Jadi kurang lebih para pelaku melakukan banyak penyelewengan kekuasaan dan bertindak merugikan rakyat.
Efek dari kejahatan ini bahkan lebih besar dari blue collar crime yakni kriminalitas yang dilakukan orang-orang dengan status sebagai rakyat biasa.
Hal tersebut lantaran kerugian dari kejahatan white collar ini merugikan suatu bangsa dan negara.
Berbagai Jenis White Collar Crime yang Kerap Ditemui
Di banyak negara, white collar crime adalah salah satu masalah pada tatanan pemerintahan yang susah untuk ditangani. Bukan saja hanya pada negara berkembang, tetapi juga di berbagai bangsa yang telah maju perekonomiannya.
Biasanya mafia-mafia seperti ini sangat tahu celah hukum sehingga bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk tindak kriminal.
Dikarenakan pula oleh kekuasaan serta uang yang dimiliki, mereka mudah saja “membeli” hukum, sehingga senantiasa bisa lolos dari jerat.
Apalagi jika kejahatan melibatkan banyak pihak dan menjadi sebuah rahasia umum di kalangan mereka. Tentu dalam hal ini rakyatlah yang dirugikan.
Maka, berikut bentuk-bentuk kejahatan kerah putih yang sering terjadi.
Aset-aset yang disalahgunakan
Sebuah negara tentunya memiliki kekayaan sebagaimana sumber daya yang dimiliki. Kejahatan penyalahgunaan tersebut sangat mungkin dilakukan oleh sekelompok pejabat.
Di mana mereka menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan golongan atau pribadinya. Padahal, aset tersebut seharusnya digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat.
Selain menggunakan kekayaan negara secara ilegal, mereka pun dapat melakukan eksploitasi yang tidak terdaftar. Sehingga, bisa dikatakan sebagai pencurian terhadap sumber-sumber daya tersebut.
Hal ini berakibat panjang. Selain berujung pada kerusakan alam, sumber-sumber yang dicuri pun juga merugikan negara bersangkutan.
Penyalahgunaan aset yang juga disebut asset misappropriation ini, dapat merembet ke berbagai penyelewengan lain, seperti korupsi, pemalsuan data, dan sebagainya.
Untuk itu negara harus memiliki neraca perdagangan yang jelas sebagai bentuk penyelamatan aset-aset pemerintah agar tidak sampai diselewengkan.
White collar crime korupsi
Korupsi termasuk salah satu contoh white collar crime yang sangat merugikan.
Pelaku jelas-jelas mencuri dalam bentuk uang dan hal itu dilakukan tidak hanya dalam skala kecil saja, namun dalam nominal besar.
Sehingga uang pajak dari rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, malah diambil untuk memperkaya diri pribadi saja.
Di Indonesia sendiri, korupsi juga menjadi salah satu PR terbesar bagi negara.
Masih banyak oknum yang melakukan hal tersebut dan seolah telah menjadi budaya yang mengakar di dunia perpolitikan Tanah Air.
Oleh sebab itu, pemerintah pun membentuk KPK yang merupakan badan khusus untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi.
Tim KPK di Indonesia dibentuk pada masa pemerintahan presiden Megawati, tepatnya pada 29 Desember tahun 2003. Lembaga ini didirikan berdasarkan peraturan UU yang dibuat setahun sebelum pembentukannya.
Dengan begitu diharapkan segala bentuk korupsi bisa diberantas tuntas secara berkesinambungan.
Pemalsuan laporan keuangan
Seluruh aktivitas dalam setiap penggunaan dana negara tentunya harus ada pelaporan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bukti transaksi apa saja yang telah dilakukan sebuah instansi.
Dengan begitu keluar masuknya kas bisa dilacak secara seksama dari berkas-berkas tersebut. Laporan keuangan tidak hanya dibuat di tatanan pemerintah, namun juga perusahaan swasta.
Akan tetapi, untuk tujuan dan kepentingan tertentu, banyak oknum yang sengaja membuat laporan keuangan palsu.
Dengan begitu transaksi-transaksi dalam data tersebut telah dirubah, entah ditambah ataupun dikurangi nilainya. Selain dimanfaatkan sebagai celah korupsi, pelaporan yang telah direkayasa ini juga digunakan untuk menghindari jenis pajak tertentu.
Dalam dunia akuntansi, bentuk kecurangan seperti ini dikenal dengan sebutan financial statement fraud.
Bahkan saking maraknya kejahatan seperti ini, para pelaku bahkan menganggap pemalsuan data keuangan sebagai hal yang lumrah. Mereka menganggap hal ini tidak melanggar hukum ataupun UU yang berlaku.
White collar crime pencurian identitas
Bentuk lain dari white collar crime sosiologi tidak saja secara langsung berupa harta benda, aset, atau uang. Namun, rupanya lingkup kejahatan ini begitu luas bahkan sampai pada penyalahgunaan identitas orang lain demi kepentingan pribadi.
Publik mungkin belum tahu mengenai keuntungan apa yang didapat jika kerahasiaan informasi pribadi dicuri?
Padahal, data-data pribadi masyarakat sangatlah penting untuk dijaga kerahasiaannya.
Salah satu kejahatan pencurian data misalnya digunakan untuk kepentingan saat pelaksanaan pesta rakyat. Di mana oknum timses bekerja secara curang mengambil informasi orang lain untuk dimasukan sebagai suara salah satu pasangan calon pemimpin.
Selain itu data-data tersebut juga dapat dipakai untuk survey tertentu sehingga hasil dari inspeksi tersebut pun menjadi tidak valid.
Kejahatan seperti ini menimbulkan kerugian di segala bidang, serta mencederai hak dari data orang-orang yang diambilnya.
Apakah White Collar Crime Bisa Ditumpas?
Sebetulnya sangat sulit untuk menghilangkan white collar crime, terutama jika hal tersebut telah membudaya dalam sebuah negara.
Masalah seperti ini kerap menjadi hal utama yang harus diselesaikan terutama pada bangsa berkembang.
Selama orang-orang di tatanan pemerintah tidak bertekad untuk memajukan bangsanya, maka selama itu kejahatan akan terus terjadi dan bahkan dilindungi. Namun, setidaknya inilah langkah yang bisa ditempuh untuk mengurangi kejahatan tersebut, sebagai berikut.
Membuat peraturan yang tepat sasaran
Segala sesuatu di negeri ini diatur oleh UUD dan Pancasila sebagai dasar negaranya.
Dari pedoman inilah berbagai peraturan seperti PP, Permen, dan sebagainya dibuat.
Maka sebagai salah satu upaya memberantas kejahatan kerah putih harus dimulai dari regulasi yang jelas.
Dengan begitu hukum bisa menjalani perannya sebagai senjata menindak pelanggaran.
Pejabat tanpa rekam jejak white collar crime
Sebagai negara demokrasi, maka masyarakat Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan pemimpinnya demi meminimalkan white collar crime.
Untuk itu gunakan hak suara dengan sebaik mungkin untuk memilih para pejabat yang akan menjadi wakil rakyat. Pastikan mereka benar-benar kompeten dan bebas dari rekam jejak buruk di masa lalu.
Ikut membantu negara dalam pengawasan
Rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, jika menemukan kejanggalan publik bisa ikut mengambil suara dan menuntut oknum tersebut. Namun, tentunya harus didasari dengan bukti yang kuat.
Melalui teknologi yang kini semakin maju, membawa dampak positif yakni adanya transparansi dan partisipasi.
Melalui hal inilah masyarakat bisa turut mengawal jalannya pemerintahan dan bersuara jika terdapat kejanggalan.
Memang tidak mungkin menuntaskan white collar crime dalam waktu singkat, karena hal ini membutuhkan komitmen yang berkesinambungan.
Didiklah anak-anak kita dengan karakter positif dan luhur. Bagaimanapun masa depan sebuah negeri ada di tangan para generasi mudanya.
Maka tugas kita ialah memberikan SDM terbaik untuk kemajuan bangsa ini.
