Petugas kebersihan buang sampah depan kantor bupati sebagai aksi protes mereka terhadap pemerintah daerah Seram Barat.
Pasalnya sudah beberapa bulan gaji mereka belum dibayar.
Buang Sampah Depan Kantor Bupati 20 Ton
Aksi protes buang sampah depan kantor Bupati dilakukan oleh para petugas kebersihan Seram Barat.
Kantor Bupati pun terlihat dipenuhi sampah yang dibuang sejak Senin (20/11/2023).
Akun Instagram @memomedsos yang memviralkan video keadaan kantor Bupati Seram Barat terkini.
Akun @memomedsos menerangkan sampah yang bertebaran di depan kantor pemerintahan itu berasal dari empat buah truk.
Truk tersebut langsung buang sampah depan kantor Bupati Seram Barat.
Diduga setiap truk mampu mengangkut 3 sampai 5 ton sampah.
Salah seorang petugas kebersihan berinisial M bersedia memberikan keterangan mengenai aksi protes tersebut.
Mereka terpaksa melakukan hal itu karena gaji petugas kebersihan sudah tidak dibayar hingga beberapa bulan.
Terhitung sudah genap tiga bulan mereka belum menerima gaji yang sudah menjadi hak petugas kebersihan.
Sebelum melakukan aksi buang sampah, sebelumnya mereka telah berkomunikasi dengan Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup.
Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan tanggapan positif dari Pemerintah Daerah.
Upah yang seharusnya mereka terima ternyata tidak kunjung dibiarkan.
Petugas kebersihan juga mengeluhkan tidak adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka.
“Kami kecewa karena tidak mendapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan rekan kami yang mengalami kecelakaan tidak mendapat apa-apa,” keluhnya.
“Mereka hanya ingin menguras tenaga pekerja kebersihan tetapi tidak mau membayar jerih payah kami,” ujarnya lagi dengan wajah kecewa.
M menuturkan aksi buang sampah dilakukan guna mengetuk hati Pemerintah Daerah dan segera memberi solusi.
Pj Bupati Seram Bagian Barat, Andy Chandra As’aduddin, menyayangkan aksi tersebut.
Dia menyarankan agar petugas kebersihan mengirimkan perwakilan untuk melakukan musyawarah terlebih dulu.
Chandra mengaku dia sudah mencarikan solusi dan meminta kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyelesaikannya.
Menurut Chandra, para petugas kebersihan sebaiknya melakukan musyawarah bersama Pemda terlebih dulu bukannya melakukan aksi buang sampah depan kantor bupati.
