Dugaan data KPU bocor langsung menyeruak setelah akun Jimbo mengunggah data di situs peretasan Breach Forums.
Diperkirakan data tersebut diambil dari situs KPU karena terlihat tampilan beberapa tangkapan layar situs pengecekan DPT website KPU.
Data KPU Bocor Memperkeruh Suasana Kampanye
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla menganggap data KPU bocor merupakan kejadian mengkhawatirkan.
Pasalnya ada kecurigaan KPU gagal dalam memproteksi website mereka.
Jika kondisi ini dibiarkan saja, maka akan muncul potensi kekacauan sampai hari penghitungan suara.
Menurut Adi, kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya.
Ketika itu hacker yang meretas website KPU berasal dari luar negeri sehingga menimbulkan kegemparan.
Untuk menghindari data KPU bocor, sebaiknya KPU segera berbenah.
Hendaknya KPU juga memiliki sistem cyber untuk melindungi data sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Akun Jimbo mengklaim mereka memiliki 252.327.304 data.
Jimbo juga menyediakan 500 data sebagai sampel.
Sebagai informasi, elemen data yang dibobol berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir serta alamat.
Jimbo menawarkan bocoran data tersebut dengan nilai 74 juta dolar atau sama dengan 1,2 miliar rupiah.
Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan mereka sudah memantau dugaan tersebut.
Saat ini pihak KPU Tengah melakukan pengecekan untuk menelusuri kebenaran dugaan yang ramai diberitakan.
KPU sendiri sudah membentuk gugus tugas pengamanan cyber.
Gugus tersebut didirikan pada awal tahapan kampanye 2022 lalu.
Mereka terdiri dari BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo.
Meski begitu, data DPT 2024 yang berbentuk softcopy tidak hanya tersimpan di data center KPU saja.
Partai politik dan Bawaslu juga memiliki data yang sama.
Di sisi lain, Beti menilai ada ketidakcocokan data DPT KPU dengan data yang diklaim oleh Jimbo.
Data DPT yang telah ditetapkan di Indonesia berjumlah 204,8 juta.
Sementara itu Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 250 juta.
Kuat juga anjing gua memperoleh akses login dari domain sidali.kpu.go.id dengan menggunakan metode phising, malware, atau social engineering.
Masalah data KPU bocor riskan digunakan untuk kepentingan politik tertentu yang akan mencederai pesta demokrasi
