Demo di gedung DPR hari ini Rabu 25 Januari 2023 digelar oleh gerakan perangkat desa seluruh Indonesia.
Membludaknya peserta demo memicu Polda Metro Jaya untuk menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.
Demo di gedung DPR hari ini diprakarsai oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Organisasi yang dalam penjelasannya merupakan himpunan pekerja perangkat desa di seluruh Indonesia.
Demo tersebut menuntut perbaikan nasib perangkat desa yang kerap teranak tirikan.
Mereka menuntut peningkatan taraf hidup dan sejumlah kesetaraan lain yang sebelumnya menurut para peserta demo tidak optimal didapatkan.
Selain itu, mereka juga menyuarakan tuntutan perubahan masa jabatan kepala desa dari masa 6 tahun menjadi 9 tahun
Demo di Gedung DPR hari Ini dihadiri oleh lebih dari 40 ribu orang perangkat desa dari berbagai provinsi di Indonesia.
Mengakibatkan kawasan sekitaran DPR terlihat seperti lautan seragam coklat muda, seragam resmi perangkat desa di Indonesia.
Jalur Rekayasa Lalu Lintas Untuk Demo di Gedung DPR Hari Ini
Demi pengamanan situasi ibu kota, kepolisian menyiapkan 1700 lebih aparat untuk mengawal proses unjuk rasa.
Kepolisian juga menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan gedung DPR RI.
Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah gedung DPR/ MPR dibelokkan kiri ke Jalan Gerbang Pemuda. Lalu jalur dari Jalan Gerbang Pemuda arah gedung DPR/MPR di putar balik di kolong layang-layang Farmasi.
Laju kendaraan dari tol dalam kota menuju Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Kemudian arus lalu lintas Jalan Palmerah Timur ke Jalan Gelora lurus masuk Jalan Tentara Pelajar.
Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika lanjut ke Jalan Gelora. Sementara jalur dari Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora Gelora diarahkan ke kiri menuju Jalan Asia Afrika.
Kemudian arus Slipi-Jalan Gerbang Pemuda ditutup sehingga langsung ke arah Semanggi.
Terjadi Demo Lain di DPRD Oleh Ojol
Selain demo di gedung DPR hari ini, demo Ojek Online (Ojol) juga terjadi di depan kantor DPRD DKI Jakarta kawasan Kebon Sirih.
Kawasan ini juga mendapatkan pengawalan ketat oleh kepolisian dan pengawasan situasi lalu lintas.
Para Ojol ini mengajukan protes terkait penerapan Electronic Road Pricing/ERP yang dianggap membebani operasional mereka di lapangan.
