KPK melakukan OTT Bupati Meranti, Muhammad Adil pada 7 April 2023. Turut diamankan barang bukti berupa uang dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Kabag Pemberitaan, Ali Fikri mengatakan KPK masih menghitung bukti uang yang diamankan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi tidak memandang jumlah uangnya.
OTT Bupati Meranti oleh KPK Turut Menangkap Pejabat Lainnya
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepulauan Meranti turut diamankan dalam OTT Bupati Meranti. KPK menyegel ruangan Sekda, Kabag Umum dan Humas Pemkab Kepulauan Meranti.
Komisi Pemberantasan Korupsi memasang papan nama “Dalam Pengawasan KPK” di depan masing-masing ruangan. Sebelumnya, Muhammad Adil ditangkap pada Kamis malam.
Tindakan penangkapan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti atas korupsi yang dilakukannya. KPK kemudian mengumpulkan semua keterangan dari beberapa pihak.
Sebagai bagian dari keterbukaan kepada masyarakat, KPK mengumumkan hasil kegiatan tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati mengaku belum mengetahui penangkapan Bupati Meranti dan pejabat lainnya.
Para pihak yang diamankan KPK berstatus terperiksa. Dalam 1 x 24 jam KPK akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukumnya.
Profil Muhammad Adil
Mengutip dari Tempo.co, Muhammad Adil seorang politikus asal Riau. Saat ini ia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti untuk 2021 hingga 2024.
Muhammad Adil lahir pada 18 April 1972 di Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Riau. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
Sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah, Adil mengawali karir sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Ia menjabat selama dua periode.
Namun, pada saat periode kedua, Muhammad Adil hanya menjabat satu tahun sebagai anggota DPRD.
Sebelumnya, ia pernah mengeluarkan ucapan kontroversial. Bupati Meranti mengatakan Kemenkeu adalah iblis karena telah mengeruk kekayaan di Kabupaten Meranti.
Pernyataan tersebut dilontarkan karena ia memprotes dana bagi hasil untuk daerah penghasil Migas. Muhammad Adil menilai daerahnya tidak menerima rincian penerimaan daerah atas SDA.
Sebab, dana yang diterima daerahnya diklaim sangat kecil.
Berita OTT Bupati Meranti ini sekaligus juga menjadi prestasi KPK setelah penangkapan tiga bulan lalu.
