Kritik membanjiri negeri Paman Sam saat hak veto AS digunakan untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB.
Resolusi tersebut bertujuan untuk menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
Resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab mendapat dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Jepang dan Prancis sebagai sekutu AS.
Inggris memberikan suara abstain dan mengkritik karena resolusi tersebut tidak mencakup kecaman terhadap Hamas.
Hak Veto AS Tolak Resolusi Gencatan Senjata
Sebagai Dewan Keamanan PBB, hak veto AS memang memiliki peranan penting dalam setiap keputusan.
Termasuk halnya dalam wacana ini, AS menolak untuk menyetujui usulan resolusi gencatan senjata antara Israel dan Palestina, menghentikan kesepakatan dan penerimaan resolusi oleh Dewan Keamanan PBB.
Uni Emirat Arab merespons keras terhadap hak veto AS terhadap resolusi mereka.
Mohamed Abushahab, Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB, menyampaikan kekecewaannya dalam sidang darurat di New York.
Ia menanyakan pesan yang dikirimkan kepada warga Palestina jika masyarakat internasional tidak bersatu mendukung upaya menghentikan pengeboman di Gaza.
Uni Emirat Arab secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya atas langkah AS yang dianggap melindungi Israel dengan menggunakan hak veto.
Perwakilan Uni Emirat Arab untuk PBB menyebut tindakan Dewan Keamanan PBB sebagai ketidakmampuan menuntut gencatan senjata kemanusiaan.
Riyad Mansour, Utusan Tetap Palestina untuk PBB, menyebut hasil voting sebagai ‘sangat disesalkan’ dan ‘bencana’.
Ia menegaskan bahwa nyawa warga Palestina berada dalam bahaya dan setiap nyawa layak untuk diselamatkan.
Mansour juga mengkritik bahwa penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melakukan kejahatan mereka, dengan sindiran terhadap Israel.
Rusia juga mengkritik AS, menuduh negara tersebut menjatuhkan hukuman mati terhadap ribuan bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina.
Medecins San Frontiers dan Human Rights Watch juga mengecam Dewan Keamanan PBB karena kelambanannya.
Mereka menyatakan bahwa badan tersebut terlibat dalam pembantaian di Jalur Gaza.
Sejumlah upaya sebelumnya untuk mengadopsi resolusi juga gagal.
Dengan empat resolusi ditolak karena kurangnya dukungan atau veto dari AS, Rusia, atau China setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.
Situasi ini meninggalkan pertanyaan tentang kemampuan Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengatasi konflik di Jalur Gaza.
