Pada hari ini Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki rencana wacana penghapusan daya listrik 450 VA untuk mengalihkan pelanggan listrik berdaya 450 VA ke 900 VA.
Mengenai wacana penghapusan daya listrik 450 VA tersebut, bagaimana tanggapan Menteri mengenai kebijakan pemerintah yang satu ini? Yuk kita cari tahu!
Wacana penghapusan daya listrik 450 VA, kurang pas untuk diterapkan saat ini
Menteri ESDM menilai wacana penghapusan daya listrik 450 VA kurang tepat karena mengingat kondisi dan situasi saat ini tengah mengalami kenaikan harga bbm dan komoditas lainnya.
Adanya perpindahan daya listrik 450 VA ke 900 VA sebenarnya dapat menambah beban masyarakat, sehingga usulan kebijakan tersebut seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
Selain itu dampaknya terkait transformasi pembayaran mengikuti tarif daya listrik 900 VA.
Hal ini dinilai kurang pas untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Sebelumnya Menteri ESDM telah diajak berdiskusi untuk usulan kebijakan tersebut, namun seharusnya hal ini perlu melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut.
Biasanya, mengenai kebijakan apapun yang diusulkan oleh pemerintah mekanismenya perlu dibahas dengan menteri terkait lalu akan disampaikan persetujuan.
Namun hal ini membuat Menteri ESDM menjadi kaget karena usulan tersebut telah dalam proses persetujuan yang dikeluarkan oleh ketua badan anggaran DPR RI Said Abdullah.
Sehingga ketua banggar tersebut dikatakan bahwa telah sepakat bersama pemerintah untuk mengalihkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA.
Sebagai upaya untuk menekan konsumsi listrik yang sedang mengalami over supply.
Pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA adalah masyarakat kategori mensgah kebawah yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Wacana Penghapusan daya listrik 450 VA dinilai sensitif
Menteri ESDM memberikan tanggapannya terkait wacana penghapusan daya listrik 450 VA.
Yaitu mengenai wacana tersebut bukan waktu paling tepat untuk mengalihkan daya listrik menjadi 900 VA untuk masyarakat menengah kebawah.
Hal ini juga dinilai sensitif apabila diterapkan saat ini karena dapat berpotensi meningkatnya jumlah pengguna listrik diikuti dengan meningkatnya biaya.
Menteri ESDM mengatakan bahwa apabila daya listrik untuk masyarakat menengah kebawah naik, akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, bahkan sampai saat ini masih belum jelas terkait perkembangan wacana tersebut.
Namun saat ini pemerintah fokus melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki subsidi listrik yang tepat sasaran dengan melakukan pembaharuan data untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Apabila hal tersebut tetap sasaran, maka DPR RI akan melakukan proses arahan subsidi tersebut agar yang telah menerima subsidi tersebut mendapatkan manfaatnya.
Efek dari pandemi covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 telah melakukan perubahan dsta sebelumnya mengenai subsidi listfik, sehingga data tersebut perlu diperbaharui kembali agar tepat sasaran.
Kementrian ESDM juga telah melakukan pemetaan data pembaharuan subsidi listrik dengan tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data tersebut akan dilakukan verifikasi ulang di lapangan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan daya dari pemerintahan sebelumnya
Wacana penghapusan daya listrik 450 VA sebaiknya kurang tepat dilakukan saat ini
Menteri ESDM mengatakan bahwa wacana penghapusan daya listrik 450 VA kurang tepat untuk dilakukan saat ini.
Sehingga pemerintah terkesan buru-buru untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Hal ini pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan saat ini.
Selain itu pemerintah juga fokus untuk menyalurkan subsidi listrik sesuai dengan rekomendasi dan aturan dari badan pemeriksa keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, dan komisi pemberantasan korupsi.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam opini kebijakan tersebut, orang tua mereka mengatakan bahwa apabila usulan ini dinaikkan, jangan sampai memberatkan pelanggan.
Mengenai hal tersebut sebaiknya pemerintah merancang waktu yang tepat dalam menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.
Kementrian ESDM berharap agar wacana tersebut dapat ditunda dahulu oleh pemerintah sampai kondisi perekonomian indonesia masih stabil.
Kementrian ESDM bersama komisi VII DPR Pro kepada masyarakat terkait penundaan dan perkolepan di bidang tersebut.
Selain itu PLN dapat melakukan pengkajian ulang terkait wacana tersebut.
Kebijakan tersebut masih belum dipublikasikan dan disetujui masyarakat indonesia sehingga untuk sekarang, masyarakat masih tetap menikmati daya listrik 450 VA tersebut.
Hal ini dapat menjadi harapan bagi masyarakat agar kebijakan tersebut masih dalam hubungan yang baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya.
Sehingga perkembangan ekonomi menjadi lancar dan rakyat menjadi sejahtera.
